FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP SURAKARTA DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN SUNGAI (STUDI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA)

Dewi Rumaisa, Evie Christy, Hermanto Hermanto

Abstract


Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan. Tidak akan ada kehidupan jika tidak ada air. Air yang bersih sangat didambakan oleh manusia, baik untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan industri, pertanian dan lain sebagainya. Saat ini air menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Hampir semua sungai yang ada di Indonesia tercemar kualitasnya akibat aktivitas industri, kuantitas dan kualitas limbah yang dibuang kesungai seringkali tidak terkontrol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi, hambatan serta strategi Dinas Lingkungan Hidup khususnya Kota Surakarta. Rumusan masalah yang diangkat (1) Bagaimana fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran sungai di Surakarta? (2) Apa hambatan dalam pelaksanaan fungsi Dinas Lingungan Hidup dalam pengendalian pencemaran sungai di Surakarta dan bagaimana strategi pengendaliannya?. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai media penyuluhan, pengawasan dan penertiban. Hambatan atas fungsi tersebut juga bermacam-macam maka Dinas Lingkungan Hidup harus mendasari strategi dengan upaya perencanaan, pembinaan dan pengawasan.


Keywords


Air, Dinas Lingkungan Hidup Surakarta, Sungai

Full Text:

PDF

References


Vigar Helgesen. Electoral Process. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Rosana Elvince (et al). Assessment of Mercury Contamination in the Kahayan River, Central Kalimantan, Indonesia. Journal of Water and Environment Technology. 6(2).

Soekanto Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Moleong Lexy J. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Marzuki Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Group.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Pemerintah Kota Surakarta. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2004 Seri E Nomor 4.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161.

Pemerintah Kota Surakarta. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 2 Seri D Nomor 1.




DOI: https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.88

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI INDEXED BY:

           


JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI PUBLISHED BY:
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCA BHAKTI PONTIANAK
Jl. Kom Yos Sudarso, Telp (0561) 772627 Fax (0561) 774442,
Kode Pos 78113, P.O. Box 1049
Provinsi Kalimantan Barat

Copyright (©) 2017 JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI

LICENCE JOURNAL:


Creative Commons License
Jurnal Hukum Media Bhakti by http://jhmb.ac.id/ is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

MAPS: