PERKEMBANGAN PENGATURAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Hari Sitra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya

Abstract


Berkembangnya ilmu pengetahaun dan teknologi membawa perubahan sosial salah satunya di bidang perekonomian yang mengahruskan berkembangnya pelaku ekonomi dari orang-perorang menjadi korporasi. Hal ini menimbulkan pula adanya kejahatan yang dilakukan oleh orang-perorangan ataupun korporasi. Orang-perorangan yang melakukan suatu kejahatan pastinya akan mendapatkan sanksi pidana untuknya, namun sanksi pidana bagi korporasi yang apabila melakukan tindak pidana di dalam KUHP belum mengaturnya. Konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana mengalami ketidakjelasan. Untuk itu artikel ini bertujuan untuk mengetahui landasan korporasi dijadikan subjek hukum pidana dan untuk mengetahui perkembangan pengaturan korporasi sebagai subjek hukum di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat doktrinal yaitu menggunakan metode Penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan data sekunder. Hasil yang ditemukan dalam penulisan artikel ini adalah korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dipersamakan dengan manusia. Karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum, dan karenanya kecakapan korporasi juga dipersamakan dengan kecakapan manusia yang terlihat didalamnya. Korporasi telah ditentukan sebagai subjek hukum tindak pidana oleh Rancangan Undang-Undang KUHP, yang mana nantinya akan berlaku keseluruh sistem hukum pidana. Diakibatkan hal itu setiap perundang-undangan diluar KUHP tidak perlu lagi mengatur secara khusus, kecuali perundang-undangan diluar KUHP itu ingin menentukan lain atau menyimpang.


Keywords


Korporasi, Subjek Hukum Pidana

Full Text:

PDF

References


Anjari, Warih. Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia, 2016, Vol. 1 No. 2.

Suteki & Taufani, Galang. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), PT. Raja Gravindo Persada, Depok, 2018.

Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2018, Hukum Dan Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2018.

Jaya, Nyoman Serikat Putra. Pembaharuan Hukum Pidana, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2017.

Sjawie, Hasbullah F. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Kencana, Jakarta, 2017.

Krismen, Yudi. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, Vol. 4 No. 1.

Amirullah. Korporasi Dalam Perspektif Subyek Hukum Pidana, Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 2012, Vol. 2 No. 2.

Ratomi, Achmad. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri), Jurnal Al’Adl, 2018, Vol. 10 No. 1.

Suhariyanto, Budi. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Dan Implikasinya Bagi kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2017, Vol. 6 No. 3.

Arofa, Endi. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Bentuk Pemidanaannya Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Suraya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 2018, Vol. 5 No.1.

Wangga, Maria Silvya E. Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Integritas, 2018, Vol.4 No.2.




DOI: https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI INDEXED BY:

           


JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI PUBLISHED BY:
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCA BHAKTI PONTIANAK
Jl. Kom Yos Sudarso, Telp (0561) 772627 Fax (0561) 774442,
Kode Pos 78113, P.O. Box 1049
Provinsi Kalimantan Barat

Copyright (©) 2017 JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI

LICENCE JOURNAL:


Creative Commons License
Jurnal Hukum Media Bhakti by http://jhmb.ac.id/ is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

MAPS: