DINAMIKA PRANATA PEMERINTAHAN DESA ADAT DALAM DIMENSI HUKUM TATA NEGARA

Ahmad Heru Romadhon, Isnin Harianti, Nabilah Royhana, Melisa Agustina

Abstract


Tujuan dari penelitian untuk mengetahui sistem pemerintahan desa adat yang masih original dengan mengambil sudut pandang dari konsep sistem Hukum Tata Negara Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriftif eksplanatory, normatif dan empirik. Penelitian ini dilakukan di desa sendi (Desa Adat) Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya adat istiadat serta kearifan lokal termasuk desa sendi (desa adat) dalam menerapkan sistem pranata pemerintahanya perlu adanya kajian yang lebih mendalam yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban atas hilangnya kode wilayah administratif desa sendi dari pengakuan pemerintah melalui Peraturan Dalam Negeri No. 56 tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, nama Sendi tidak lagi termasuk dalam 299 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Mojokerto.

Keywords


Pranata Pemerintahan, Hukum Adat, Hukum Tata Negara

Full Text:

PDF

References


Mulyono SP. Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. J Masal Huk. 2014;43(3):438–444.

Saraswati R. Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum). J Masal Huk. 2014;43(3):312–21.

Suwaryo U. Mengembalikan Otonomi Untuk Desa. Governance. 2011;2(1):1–12.

Ra’is DU. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persfektif Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Reformasi. 2017;7(1).

Abubakar L. Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. J Din Huk. 2013;13(2):319–31.

Nafi TH. Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kupang, Atambua dan Waingapu. J Huk Dan Pembang. 2016;46(2):233–255.

Supriadi E. Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. J Ius Kaji Huk dan Keadilan. 2014;3(2):330–346.

Maladi. Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen. Mimb Huk. 2010;22(3):450–64.

Detik News. Desa Sendi Tak Diakui Pemerintah, Begini Cara Warganya Bertahan [Internet]. Detik News. 2018 [dikutip 21 Juni 2018]. Tersedia pada: https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3490121/desa-sendi-tak-diakui-pemerintah-begini-cara-warganya-bertahan

Sabardi L. Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18b UUDN RI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat. J Huk Pembang. 2013;43(2):170–96.

LIPI. Otonomi Daerah Dan Pembangunan Perdesaan. J Penelit Polit. 2016;13(2).

Firmansyah AA, Tisnanta H, Sumarja F. Algoritma Peraturan Daerah Penataan Desa Untuk Mewujudkan Desa Yang Maju Dan Berdaya Saing. Kanun J Ilmu Huk. 2017;19(2):215–30.

Salam S. Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat. J Huk Nov. 2016;7(2):209–24.

Zainudin A. Model Kelembagaan Pemerintahan Desa. J Ilmu Pemerintah Kaji Ilmu Pemerintah Dan. 2016;1(2):338–51.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa. Republik Indonesia;

Setiady T. Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan. Alfabeta, Bandung: h.311; 2009. 311 hal.

Djanggih H, Salle. Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Padecta Res Law J. 2017;12(2):166.

Lakburlawal MA. Akses Keadilan Bagi Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Diberikan Hak Guna Usaha. J Huk Acara Perdata Adhaper. 2016;2(1):59–75.

Utama YJ. Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara. 2012. 17 hal.




DOI: https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.31

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI INDEXED BY:

           


JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI PUBLISHED BY:
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCA BHAKTI PONTIANAK
Jl. Kom Yos Sudarso, Telp (0561) 772627 Fax (0561) 774442,
Kode Pos 78113, P.O. Box 1049
Provinsi Kalimantan Barat

Copyright (©) 2017 JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI

LICENCE JOURNAL:


Creative Commons License
Jurnal Hukum Media Bhakti by http://jhmb.ac.id/ is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

MAPS: