HARMONISASI HUKUM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKEADILAN, DEMOKRATIS DAN BERKELANJUTAN

Rahmat Rahmat

Abstract


Pengelolaan lingkungan sebagaimana diamantkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pengelolaan sumber daya alam yang diselenggarakan dengan prinsip berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Mendasari hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum yang ideal untuk membentuk keharmonisan, keadilan, demokrasi, dan kesinambungan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue aproach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approcah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk membentuk hukum lingkungan hidup yang berekadilan, demokratis dan berkelanjutan maka konsep kedaulatan lingkungan hidup dalam arti terciptanya keseimbangan yang tepat antara manusia dengan alam, dengan pendekatan pluralisme hukum untuk mewujudkan keadilan lingkungan, dapat menjadi acuan untuk membentuk norma dalam undang-undang yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Demikian halnya dengan penerapan prinsip keberlanjutan, kehati-hatian adalah komponen utama dalam menjamin keberlangsungan lingkungan hidup.


Keywords


Harmonisasi, Lingkungan Hidup, Berkelanjutan

Full Text:

PDF

References


Nurjaya N. (et al) Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat, BPHN Kementerian Hukum dan HAM. RI, Jakarta;

Asshiddiqie J. Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya. In: di Indonesia. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Haove;

Adack J. Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup. Lex Adm. 1(3).

Akhmaddhian S. Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan. In: Tahun 2015), Jurnal Unifikasi.

National Geographic Indonesia, “Hutan Mangrove Indonesia Terus Berkurang”, 30 Mei 2012, Nasional Geographic. Indonesia, Jakarta;

Goesniadhie K. Harmonisasi Sistem Hukum; Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. Media, Malang: Nasa;

Priyanta M. Pembaharuan dan Harmonisasi Perundang-Undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Hasanuddin Law Rev. 1(3).

Siahaan NHT. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Penerbit Erlangga. Jakarta;

Hipan N. Nirwan Moh Nur, & Hardianto Djanggih. Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai. Law Reform. 14(1).

Menski W. Perbandingan Hukum dalam Konteks Global, Sistem Eropa, Asia dan Afrika. Bandung: Nusa Media; 2014. 113-114 hal.

Subarkah hal294. Implementasi hukum progresif dalam pembangunan berkelanjutan ekologis. J Yudisial. 8(3).




DOI: https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.30

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI INDEXED BY:

           


JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI PUBLISHED BY:
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCA BHAKTI PONTIANAK
Jl. Kom Yos Sudarso, Telp (0561) 772627 Fax (0561) 774442,
Kode Pos 78113, P.O. Box 1049
Provinsi Kalimantan Barat

Copyright (©) 2017 JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI

LICENCE JOURNAL:


Creative Commons License
Jurnal Hukum Media Bhakti by http://jhmb.ac.id/ is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

MAPS: