KEABSAHAN STATUS HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA

Budimansyah Budimansyah, Syarifah Arabiyah

Abstract


Perkawinan poligami adalah perkawinan antara seoarang laki-laki yang pada saat bersamaan melakukan perkawinan atau melangsungkan hubungan perkawinan dengan beberapa orang wanita. Berbeda dengan perkawinan poliandri yang status hukumnya dinyatakan dilarang dan terlarang baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, perkawinan poligami berada dalam dualisme pengaturan yaitu menurut hukum Islam dan menurut hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan status hukum perkawinan poligami tanpa izin pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kemudian memberikan penilaian (preskriptif) terhadap keabsahan status hukum perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif karena menggunakan data sekunder atau data kepustakaan yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan metode pengolahan data adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis data bersifat deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum menurut hukum positif. Hal tersebut didasarkan pada peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa untuk melakukan perkawinan poligami seorang suami harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan agama dan pengadilan agama hanya memberi izin kepada suami yang akan melakukan poligami jika isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.


Keywords


Poligami, Status Hukum, Hukum Positif

Full Text:

PDF

References


Al-Qur’an Surat Al-Hujarat ayat 3.

Rubai M. Bunga Rampai Kajian Hukum Nasional Yang Islami, Penerbit Universitas Negeri Malang. UM: Press;

Syarifudin A. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Media, Jakarta: Prenada;

Ramulyo MI. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum. Jakarta: Islam, Bumi Angkasa;

Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 21.

Hadikusuma H. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama. CV. Mandar Maju. Bandung;

Hakim HR. Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PT AIS. IAIN, STAIN,PTAIS, CV Pustaka Setia. Bandung;

Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 3.

Salam S. Poligami yang di dambakan Wanita. Media, Bandung: PT. Syamil Cipta Media;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Negri Sipil;

Sabeni BA. Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Persepektif fiqih Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya. Bandung: Pustaka Setia;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Harahap Y. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika;




DOI: https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.29

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI INDEXED BY:

           


JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI PUBLISHED BY:
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCA BHAKTI PONTIANAK
Jl. Kom Yos Sudarso, Telp (0561) 772627 Fax (0561) 774442,
Kode Pos 78113, P.O. Box 1049
Provinsi Kalimantan Barat

Copyright (©) 2017 JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI

LICENCE JOURNAL:


Creative Commons License
Jurnal Hukum Media Bhakti by http://jhmb.ac.id/ is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

MAPS: