PENGABAIAN SOCIAL ECONOMIC COST DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Rini Setiawati

Abstract


Pengabaian penghitungan social economic cost dalam pembentukan undang-undang menjadi salah satu belum dapat terealisasikannya undang-undang yang sudah disahkan secara efektif dan efisien. Melalui metode deep interview dan library research dikaji permasalahan faktor-faktor yang mempengaruhi pengabaian penghitungan social economic cost dalam pembentukan undang-undang. Hasil penelitian membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum secara tegas mengatur keharusan menghitung social economic cost dalam pembentukan undang-undang. Selain itu, pengabaian penghitungan social economic cost dalam pembentukan undang-undang dipengaruhi oleh pengutamaan kualitas daripada kuantitas, belum mengutamakan efisiensi dan dominansi kepentingan.

Keywords


Social Economic Cost, Undang-Undang, Pembentukan

Full Text:

PDF

References


Rahardjo, Satjipto. Hukum dan perubahan sosial: suatu tinjauan teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia. Genta Pub., 2009.

Budhijanto, Danrivanto. "Teori Hukum Konvergensi." (2014).

Suratman, Philips Dillah. "Metode penelitian hukum." Penerbit Alfabet, Bandung (2013).

Muhammad, Abdulkadir. "Hukum dan penelitian hukum." (2004).

Sunggono, Bambang. "Metode penelitian hukum." Radja Grafindo Persada, Jakarta (1997).

Wignjosoebroto, Soetandy. “Pedoman dan Tata Cara Penulisan Disertasi”. Madani, Malang (2017).

Biro Hukum Kementerian/PPN BAPPENAS. Kajian Ringkas Pengembangan dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan Non Peraturan) di Kementerian PPN/BAPPENAS. Kementerian/PPN BAPPENAS, 2011

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Halim, Hamzah, and Kemal Redindo. "Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah." Kencana Prenada Media Group, Jakarta (2009).

Astomo, Putera, Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi, Jurnal Konstitusi Volume 11 Nomor 3, September 2014.

Ridwan, Wawan dan Iwan Krisnadi. Regulatory Impact Analysis terhadap Rancangan Undang-Undang Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Research Gate, 2017

Karianga, Hendra. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah. Alumni, 2011.

Tomy M. Saragih, Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan, Jurnal Sasi Volume 17 Nomor 3 Bulan Juli-September 2011.

Ni Made Ari Yuliartini Griadhi dan Anak Agung Sri Utari, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari 2008

Sukirno, Kebijakan Ego Sektoral dan Rendahnya Implementasi Hukum sebagai Pemicu Konflik Tanah Hak Ulayat, Masalah-Masalah Hukum Jilid 39 Nomor 1 Maret 2010

Sastroatmodjo, Sudijono. "Partisipasi politik." (1995).




DOI: https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.111

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI INDEXED BY:

           


JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI PUBLISHED BY:
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCA BHAKTI PONTIANAK
Jl. Kom Yos Sudarso, Telp (0561) 772627 Fax (0561) 774442,
Kode Pos 78113, P.O. Box 1049
Provinsi Kalimantan Barat

Copyright (©) 2017 JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI

LICENCE JOURNAL:


Creative Commons License
Jurnal Hukum Media Bhakti by http://jhmb.ac.id/ is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

MAPS: