PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU YANG BERKEADILAN DI KOTA PONTIANAK

Yenny AS, Rini Setiawati

Abstract


Kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, terutama diletakkan pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kewajiban itu dimulai dengan menyediakan regulasi peraturan perundang-undangan yang mengakomodir perlindungan terhadap guru.Menyikapi hal tersebut Kota Pontianak telah meregulasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan Guru. Substansi pokok di dalam Perda tersebut telah mengakomodir perlindungan terhadap guru melalui amanah pentingnya pembentukan Unit Pelayanan Hukum dan Perlindungan Guru (UPHPG) yang dapat dijadikan wadah menyelesaikan permasalahan garu dalam menjalankan tugas profesinya guna terwujudnya keadilan. Mendasari hal tersebut,  permasalahannya apa urgensinya pembentukan UPHPG tersebut dan bagaimana mengimplementasikan kelembagaan UPHPG tersebut. Melalui metode yuridis-sosiologis  dengan pendekatan kualitatif terungkap hasil penelitian bahwa urgensi pembentukan UPHPG dilandasi fakta sosiologis bahwa belum adanya mekanisme penanganan dan penyelesaian permasalahan guru dalam menjalankan tugas profesinya serta landasan filosofis pentingnya mewujudkan nilai keadian maka UPHPG yang telah diamanatkan dalam Perda Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan Guru penting untuk segera diwujudkan pembentukannya melalui Peraturan Walikota dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.


Keywords


UPHPG, Perlindungan Guru, Keadilan

Full Text:

PDF

References


AS Y. The Urgency of Pontianak Local Public Policy in Emboding Legal Protection Against Teacher. Int J Humanit Arts, Soc Sci.

Komara E. Perlindungan Profesi Guru di Indonesia. Mimb Pendidik J Indones untuk Kaji Pendidik. 2016;1(2):151–60.

Harun. Perlindungan Hukum Profesi Guru Dalam Perspektif Hukum Positif. Law Justice. 2016;1(1):74–84.

Mustofa. Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia. J Ekon Pendidik. 2007;4(1):76–88.

Yusdiyanto. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah. Fiat Justisia. 2014;5(2).

Hayat. Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum : Tinjauan Teoretis dalam Konsep Demokrasi. Padjadjaran J Ilmu Huku. 2015;2(2):388–408.

Dwisvimiar I. Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. J Din Huk. 2011;11(3):522–31.

Sukardi. Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. J Huk Pembang. 2016;46(1):70–89.

Yenny, A. S., and Rini Setiawati. "Penyuluhan Hukum sebagai Media Komunikasi Mencegah Kekerasan Terhadap/Oleh Guru Guna Mewujudkan Perlindungan Guru Berkeadilan." Education, Social Science, and Humaniora (ESSH) 1.1 (2019): 68-76.




DOI: https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.105

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI INDEXED BY:

           


JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI PUBLISHED BY:
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCA BHAKTI PONTIANAK
Jl. Kom Yos Sudarso, Telp (0561) 772627 Fax (0561) 774442,
Kode Pos 78113, P.O. Box 1049
Provinsi Kalimantan Barat

Copyright (©) 2017 JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI

LICENCE JOURNAL:


Creative Commons License
Jurnal Hukum Media Bhakti by http://jhmb.ac.id/ is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

MAPS: