PENGGUNAAN DISKRESI OLEH PEJABAT PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Erwin Hidayat Edy Kurniawan, Amalia Diamantina

Abstract


Dengan ada nya diskresi, pelayanan publik bisa terpenuhi dan dilakukan dengan maksimal. Pelaksanaan Diskresi membuat pelaksanaan wewenang pejabat publik menjadi ringan, dengan adanya diskresi pejabat yang tidak mempunyai wewenang terhadap suatu permasalahan dapat dilipahi wewenang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Pejabat Negara yang melakukan atau menjalakan kewenangan diskresi tidak akan dipidanakan, karena wewenangan tersebut tidak lain untuk kepentingan public. Dengan adanya diskresi diharapkan pejabat publik dapat berkontribusi dalam pembangunan Negara. Pemerintah sekarang lebih sering ikut campur dalam masyarakat untuk tercapai nya suatu kesejahteraan masyarakat. Dapat dicontohkan kemacetan yang berada di Jakarta, dengan ada nya suatu wewenang diskresi setidaknya polisi dapat merekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan yang ada. Tetapi menjalankan diskresi tidak semua pejabat publik mengerti peraturan yang mengaturnya. Pejabat publik takut akan mempertanggung jawabkan wewenang diskresi tersebut di kemudian hari. Sebenarnya Penggunaan diskresi itu sendiri sangat diperlukan oleh badan badan hokum atau pejabat publik karena dengan adanya diskresi pejabat bisa lebih cepat dalam menyelesaikan suatu masalah yang dimana pejabat publik tidak memiliki kemampuan atau kewanangan yang sesuai maka pejabat publik dapat melakukan diskresi untuk memberikan keputusan atau tindakan tanpa terikat suatu perundang-undangan.

Keywords


Penggunaan Diskresi, Pejabat Publik, Administrasi Pemerintahan

Full Text:

PDF

References


Apsari Hadi IGA. Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Kertha Patrika. 2017;39(01):33.

Ansori L. Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. 2015;2(1):134–50.

Susilo AB. MAKNA DAN KRITERIA DISKRESI KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK. J Huk dan Peradil [Internet]. 2015 Mar 31;4(1):133. Available from: http://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/78

Mustamu J. Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan. J Sasi. 2011;17(2):1–9.

Jordan S V., Meirowitz A. Lobbying and discretion. Econ Theory. 2012;49(3):683–702.

Syafie IK. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta; 2011. 116–117 p.

Voll WD. Dasar Dasar Ilmu Hukum Adminstrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika; 2013. 108 p.

Anggraeni L, Ramdhani H. PENCEGAHAN MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN UMUM MELALUI PENGUATAN KEBIJAKAN NON PENAL. J Komun Huk [Internet]. 2018 Feb 28;4(1):59. Available from: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/13660

HR R. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers; 2010. 177–178 p.

Friedrich CJ, Friedrich CJ. Authority and Discretion. Tradit Auth. 1972;66–75.

Atmosudirjo SP. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia; 1994. 82 p.

Prasodjo E. Reformasi Penegakan hukum kunci suksesnya Reformasi Birokrasi [Internet]. Hukum Online. 2009. Available from: www.hukumOnline.com

Marzuki HML. Amanna Gappa. J Ilmu Huk AMANNA GAPPA. 2013;21(1):2–7.

Beatson. Administrative Law: Text and Materials. UK: Oxford University Press; 2011. 113 p.

Arfan Faiz Muhlizi, S.H. MH. Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi (Reformulation Of Discretion In The Arrangement Administrative Law). J Rechtsvinding. 2012;1(1):102.

Muchsan. Beberapa catatan tentang hokum administrasi Negara dan peradilan administrasi di Indonesia. Yogyakarta: Liberty; 1981. 28 p.

HR R. Diskresi dan tanggung Jawab Pemerintah. Yogyakarta: FH UII Press; 2014. 190 p.

Ihsanuddin. Kumpulkan Kapolda dan Kajati, Jokowi Blakblakan soal Keluhan Kepala Daerah. Kompas.com [Internet]. 2016 Jul 19; Available from: https://nasional.kompas.com/read/2016/07/19/10495961/kumpulkan.kapolda.dan.kajati.jokowi.blakblakan.soal.keluhan.kepala.daerah




DOI: https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.104

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI INDEXED BY:

           


JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI PUBLISHED BY:
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCA BHAKTI PONTIANAK
Jl. Kom Yos Sudarso, Telp (0561) 772627 Fax (0561) 774442,
Kode Pos 78113, P.O. Box 1049
Provinsi Kalimantan Barat

Copyright (©) 2017 JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI

LICENCE JOURNAL:


Creative Commons License
Jurnal Hukum Media Bhakti by http://jhmb.ac.id/ is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

MAPS: